Pemerintah pusat kembali melakukan penyesuaian fiskal dengan memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pemangkasan ini berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil sikap tegas dan penuh strategi. Ia memastikan bahwa meski anggaran daerah menurun, kinerja pembangunan tidak akan berhenti.
“Kalau anggaran kita dikurangi, bukan berarti rakyat harus ikut susah. ASN boleh berpuasa, tapi rakyat harus berpesta,” tegas Dedi Mulyadi dalam keterangannya.
Strategi Efisiensi: “ASN Berpuasa”
Dedi Mulyadi menyebut, langkah efisiensi menjadi pilihan realistis dalam menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan kepentingan publik. Sejumlah kebijakan penghematan telah disiapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di antaranya:
- Pemangkasan biaya listrik dan air hingga 50 persen.
- Pengurangan aktivitas perjalanan dinas hanya 10 persen dari alokasi normal.
- Pembatasan penggunaan media digital dan promosi yang tidak esensial.
- Penghapusan kegiatan yang dianggap tidak prioritas.
Namun, di sisi lain, Dedi menegaskan bahwa program pembangunan utama seperti infrastruktur jalan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat akan tetap berjalan bahkan ditingkatkan.
“Kita tidak akan menyerah. Justru ini momentum untuk mengubah gaya kerja birokrasi yang lebih efisien dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Tekanan Fiskal dan Tantangan Daerah
Pemangkasan dana transfer pusat diperkirakan mencapai lebih dari Rp2,4 triliun untuk Jawa Barat. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus bekerja lebih keras mengatur skala prioritas agar roda pemerintahan tidak terganggu.
Kebijakan efisiensi yang diambil Dedi Mulyadi dipandang sebagai langkah adaptif di tengah tekanan fiskal nasional. Namun, tantangan tetap besar, terutama dalam menjaga kualitas layanan publik serta menjaga semangat aparatur sipil negara (ASN) agar tidak menurun akibat kebijakan penghematan.
Rakyat Tetap Prioritas
Meski ASN harus “berpuasa” dengan berbagai pembatasan anggaran, Dedi menegaskan bahwa masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Ia menginginkan agar dana yang ada benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat melalui proyek yang konkret dan bermanfaat.
“Ini bukan soal siapa yang kehilangan, tapi siapa yang tetap bisa merasakan manfaatnya. Selama rakyat bisa berpesta dengan hasil pembangunan, saya kira pengorbanan ASN adalah hal yang layak,” pungkasnya.
Kebijakan pemangkasan Dana Transfer Daerah menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan di daerah. Langkah Dedi Mulyadi dengan semboyan “ASN berpuasa, rakyat berpesta” menunjukkan cara pandang baru dalam mengelola krisis fiskal: bukan dengan keluhan, melainkan dengan strategi dan penghematan yang berpihak pada rakyat.
Kebijakan ini menjadi simbol semangat bahwa pemerintahan tidak harus besar untuk bisa kuat, dan tidak harus boros untuk bisa berpihak pada rakyat.
